Kasus Penyadapan Pejabat Indonesia Oleh Australia

Kasus penyadapan pejabat indonesia oleh australia

Dunia intelejen dengan berbagai kisah heroiknya, bukan hal asing bagi masyarakat kita. Berbagai roman tingkat tinggi, rumit, dan berbasis teknologi canggih, hadir di televisi rumah tangga hampir setiap saat. Ditonton oleh bapak dan ibu rumahtangga, bahkan anak-anak di rumah.

Hampir sebagian besar masyarakat kita mengenal dekat karakter tokoh spionase cerdas, ganteng dan cantik dalam film paling laris, James Bond dengan kode agen 007. Sean Connery ataupun Roger Moore seolah membius dunia sejak serial James Bond pertama (DR. No) dirilis tahun 1962.

Cerita fiksi karangan Ian Fleming tahun 1953 ini, sangat menarik perhatian penonton karena lakon agen inteligen yang berani, pandai dan cekatan dalam operasi spionase kelas atas yang berbasis pada kegiatan agen rahasia Inggris (Secret Intelligence Service/SIS) dengan sandi M16 atau nama samaran, Universal Exports.

Film serial James Bond adalah ikon universal dan dikenal luas oleh masyarakat dunia. Jadi jika berbicara mengenai James Bond, kita seolah memaknai operasi spionase paling canggih, sarat intrik, kaya tipu daya dan penuh romansa.

Khusus bagi Indonesia, ada satu nama yang seolah terlupakan, namun terkait erat dengan sejarah perjalanan dunia inteligen Indonesia. Nama itu adalah pulau Saipan, bagian dari gugusan kepulauan kecil di Pasifik milik Amerika Serikat.

Pulau kecil ini hanya memiliki panjang 19 kilometer dan lebar 9 kilometer dengan penduduk sekitar 48.220 orang. Pulau yang hanya berjarak 500 kilometer dari pulau Morotai ke arah Timur Laut ini direbut Amerika Serikat dari pendudukan Jepang pada perang dunia kedua melalui pertempuran mematikan (15 Juni-9 Juli 1944) dan menewaskan lebih dari 30.000 tentara dari kedua pihak.

Kini pulau Saipan dihuni oleh beragam etnis. Ada orang Ternate, Bugis, Sangir Talaud, Madura, Dayak, Spanyol, Jepang, China, Philipina, Amerika, Hawaii dan Samoa.

Di era perang dingin usai perang dunia kedua, Amerika Serikat menjadikan pulau Saipan sebagai tempat mendidik para mata-mata (spy catcher) asal Indonesia. Selama sembilan tahun (1953-1962) catatan literatur tersembunyi menggambarkan bagaimana para calon mata-mata dilatih untuk kepentingan kontra inteligen kubu blok Timur yang saat itu dipimpin Uni Soviet.

Dalam pergaulan global yang semakin mengecil karena perkembangan teknologi, kasus sadap-menyadap akan terus terjadi. Semuanya bergantung hanya pada kepentingan atau interest yang terus berkembang dinamis.

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dapat diproduksi ataupun dibeli oleh siapapun, hampir tidak ada zona aman operasi inteligen khususnya penyadapan.

Pada Juni 2000 koran terbesar dan paling dipercaya di Amerika Serikat, Washington Post, secara terbuka memberitakan informasi penyadapan jaringan komunikasi Gedung Putih dan CIA. Tuduhan diarahkan pada perusahaan telekomunikasi A Ltd, yang dicurigai memiliki afiliasi dengan dinas rahasia Israel, MOSSAD.

Skandal penyadapan terhadap beberapa elit politik Inggris oleh News of the World (NOW) milik raja media Rupert Murdoch yang menghebohkan dunia, membuktikan bahwa siapapun rentan terhadap kasus penyadapan. Karena teknologi memang menembus batas dan waktu.

Namun kasus penyadapan Presiden SBY, Ibu Negara dan beberapa pejabat tinggi Indonesia lainnya oleh Australia tahun 1999, jelas melanggar moral, etika, hukum dan HAM. Apalagi penyadapan diarahkan langsung secara personal. Sangatlah bersifat pribadi dan destruktif. Amatlah pantas jika rakyat Indonesia geram dan marah.

Lalu seberapa besar kerugian Indonesia jika Presiden SBY ''memutuskan'' beberapa bentuk perjanjian bilateral dengan Australia? Data memperlihatkan, sangatlah kecil ketergantungan Indonesia kepada Australia.

KADIN Indonesia mencatat, tahun 2010 neraca perdagangan kedua negara memperlihatkan Indonesia surplus. Dari total 8,3 miliar dolar AS nilai perdagangan bilateral, Indonesia surplus 8,47% atau 4,2 miliar dolar. Indonsia mengekspor emas, peralatan tv dan produk kayu. Sementara impor dari Australia adalah gandum, hasil peternakan dan kapas.

Selain perdagangan, perjanjian bilateral yang sensitif lainnya adalah kerjasama militer. Pada 12 November 2012 di Cilangkap Jakarta, Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono menandatangani nota kesepahaman dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF) Jenderal David J. Hurley. Meliputi kerjasama di bidang inteligen, operasi dan latihan, pendidikan, program khusus dan logistik.

Juga banyak perjanjian lainnya, termasuk penanganan masalah pengungsi atau pencari suaka. Karena alasan geografis dan saling percaya, Australia sangat membutuhkan Indonesia sebagai kawasan penyanggah dari serbuan para pencari suaka.

Merujuk pada beberapa aspek utama diatas, ketergantungan Indonesia sebagai negara berdaulat terhadap Australia sangatlah minimal. Secara politis, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia jauh lebih dihormati di Asia Tenggara dan Asia dibanding Australia.

Sebagai ''jembatan'' Timur-Barat, Utara-Selatan, Atlantik-Pasifik, posisi geopolitik Indonesia jauh lebih strategis dibanding Australia. Amerika Serikat dan Uni Eropa pun ''tidak akan pernah berani'' menyepelekan Indonesia, untuk menjaga keseimbangan kawasan. Belum lagi posisi Rusia dan China, yang memiliki sejarah persahabatan panjang dengan Indonesia.

Kesimpulannya adalah, kasus penyadapan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, oleh negara lain, adalah tindakan penistaan. Klarifikasi dan penjelasan resmi dari pemerintah Australia, sangatlah dibutuhkan.

Karena selama ini, sebagai mitra, tetangga dan sahabat, Australia seakan-akan tidaklah pernah tulus bergaul dengan bangsa Asia. Australia lebih merasa sebagai orang Eropa di perantauan, ketimbang melihat fakta bahwa mereka adalah pendatang bagi bangsa Asia.

referensi : www.tribunnews.com