PENUTUPAN TERMINAL LEBAK BULUS

PENUTUPAN TERMINAL LEBAK BULUS

Penutupan Terminal Lebak Bulus memunculkan pro kontra di masyarakat. Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan akan ditutup untuk umum mulai Senin (6/1). Tapi itu hanya untuk terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Ini dilakukan menyusul pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Meski demikian, operasional bus AKAP tetap akan berjalan, hanya saja dialihkan ke terminal lain di Jakarta.

Penutupan terminal bus AKAP tersebut mendapat penolakan dari para awak bus. Mereka menolak meski dipindahkan ke terminal lain.

Penolakan warga terkait penutupan Terminal Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, disebabkan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

 "Dishub kurang dalam sosialisasi kepada sopir, kenek, penjual tiket, warga, dan sebagainya. Sampai hari ini pun saya belum melihat dan mendengar ada langkah-langkah dari Dishub untuk mengencangkan sosialisasi untuk melakukan pendekatan atau dialog," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan Tigor, Rabu (8/1/2013).

Selain itu, kata Tigor, hubungan birokrasi antara Gubernur DKI, Joko Widodo kepada Kepala Dishub, Udar Pristono sangat lemah berkaitan dengan hal sosialisasi.

"Birokrasinya (Pemprov) payah. Masalahnya Instruksi Gubernur kepada dishub soal penundaan agar Dishub memberikan tugas kembali kepada Dishub untuk sosilisasi. Tapi sampai hari ini saya melihat belum ada tuh pendekatan-pendekatan kembali," ujarnya.

Penolakan tersebut langsung ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurutnya, dalam setiap keputusan pasti ada yang menolak. Dan hal tersebut adalah wajar.

Jokowi mengatakan, seharusnya masyarakat jangan terlalu khawatir. Dia menjanjikan bahwa penutupan tersebut sifatnya hanya sementara, selama proses pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Nanti kalo rampung ke sana lagi. Ini kan pembangunan sementara," katanya di Kawasan Tomang, Minggu (5/1).

Jokowi juga berjanji akan meninjau langsung ke terminal Lebak Bulus. Dia ingin memastikan bahwa semua berjalan aman.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku setuju bila Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus ditutup sepenuhnya, untuk dibangun terminal Mass Rapid Transit.

Ditemui usai pertemuan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dengan perwakilan karyawan Perusahaan Otobus (PO) serta pedagang terminal Lebak Bulus, Rabu (8/1/2014), Tulus yang juga merupakan anggota DTKJ mengatakan pemerintah harus membangun feeder yang membantu penumpang-penumpang yang tadinya mengandalkan terminal Lebak Bulus, untuk pindah ke terminal-terminal linnya seperti Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, dan Terminal Kalideres.

"Sekarang memang sudah ada angkutan umum dari Lebak Bulus ke Pulogadung, atau ke Kampung Rambutan. Tapi pemerintah harus menyediakan feeder yang lebih baik dengan harga lebih terjangkau," katanya.

Soal tuntutan karyawan Perusahaan Otobus (PO) dan pedagang yang meminta bus-bus AKAP tetap diberi kesempatan untuk melintas dan mengangkut serta menurunkan penumpang, Tulus mengaku tidak setuju.

"Itu justru bisa menimbulkan kemacetan," ujarnya.

Walaupun demikian, ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan dalam pertemuannya dengan warga terminal mengatakan akan mengirimkan surat rekomendasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar bus-bus AKAP tetap diberikan kesempatan menaikan dan menurunkan penumpang di terminal tersebut.

http://jakarta.okezone.com/

DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH TERADAP DAYA BELI MASYARAKAT

DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH TERADAP DAYA BELI MASYARAKAT

Penjualan emas pada 2014 diprediksi masih stabil menyusul tren harga emas dunia yang cenderung turun serta pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

       ”Penjualan emas cenderung stabil di tahun ini, tidak naik dan tidak turun. Dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan harga emas dunia yang cenderung turun membuat daya beli masyarakat terhadap perhiasan emas masih stabil,” ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Kota Semarang, Bambang Yuwono, kemarin.

Selama ini tren harga emas, kata dia, dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS serta harga emas dunia. Harga emas memang tidak bisa diprediksi karena harganya selalu bergerak menyesuaikan harga emas dunia.

Harga emas dunia tergantung situasi ekonomi pasar global. Menurut Bambang, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus melemah apabila situasi perekonomian Indonesia tidak kondusif.

Apalagi tahun ini, akan digelar pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Bambang memperkirakan, situasi selama Pemilu akan menentukan nilai tukar rupiah. Kalaupun situasi selama Pemilu aman dan berlangsung kondusif dapat dipastikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menguat.

”Saya kira Pemilu berlangsung aman. Dengan begitu, harga emas cenderung stabil. Sehingga, diharapkan daya beli emas kembali bergairah,” tutur pemilik toko emas Dewi Sri di Jalan KH Agus Salim.

Cenderung Turun

Tercatat, belakangan ini harga perhiasan emas cenderung turun. Pada Rabu (15/1) emas perhiasan kadar 99% mencapai Rp 487 ribu per gram turun dari semula Rp 480 ribu per gram. Harga emas dengan kadar 75% sebesar Rp 440 ribu per gram turun dari Rp 430 ribu per gram. Sedang, emas dengan kadar 42% mencapai Rp 240 ribu per gram turun dari sekitar Rp 230 ribu per gram. Turunnya harga emas, imbuh Bambang, tidak disertai dengan peningkatan penjualan.

Daya beli masyarakat terhadap perhiasan masih lesu. Kurun dua hari terakhir, penjualan emas cenderung sepi. Terjadi penurunan penjualan sebesar 30%.

”Penjualan perhiasan emas merosot sejak awal Januari lalu. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan harga elpiji 12 kilogram dan melambungnya bahan-bahan pokok,” ujarnya. Kenaikan elpiji 12 kg membuat masyarakat menunda untuk membeli perhiasan emas. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding membeli perhiasan emas. Daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama masyarakat perkotaan.

Selama ini, kata Bambang, masyarakat kota mengandalkan sisa penghasilan mereka untuk membeli perhiasan. Jika ada sisa penghasilan mereka membeli perhiasan emas untuk investasi. 

 Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tidak dirasakan langsung industri minuman ringan dalam negeri.

Namun kondisi ini memunculkan kekhawatiran pelemahan rupiah akan berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat terhadap minuman ringan siap saji.

Kemungkinan penurunan daya beli masyarakat ini, menurut Triyono, terjadi bila pelemahan rupiah berlangsung lama dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak sekuat tahun lalu.

Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi perekonomian nasional karean perilaku konsumen bisa saja berubah untuk lebih menjaga konsumsinya.

"Seperti contoh, bisa saja ada perubahan pola dari pada membeli minuman diluar, lebih menghemat dengan membawa minuman sendiri, atau dari pada makan direstoran yang pasti juga harus beli minum, mereka lebih memilih untuk makan dirumah," tutur dia.

Sedangkan dari sisi produksi, dia mengatakan, untuk bahan baku industri minuman ringan nasional secara umum hanya berasal dari dalam negeri. Namun untuk bahan baku pengemasan ini yang masih mengimpor dari luar negeri.

Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, pelemahan rupiah seperti sekarang bukan tidak mungkin juga akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual minuman ringan.

"Masih impor itu seperti PET (polyethylene terephthalate) dan alumunium untuk kemasan, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang suplai dari luar negeri jadi secara kontribusi ke biaya produksi tidak terlalu besar. Tetapi kita akan terus awas hal ini," tandas Triyono. 

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/01/16/249434

PEMISAHAN ANTARA OJK DENGAN BI

Dewasa ini, dunia perbankan semakin berkembang seiring dengan pesatnya perekonomin di Indonesia. Anda juga tidak asing lagi dengan istilah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sebab itu, dengan semakin banyaknya bank yang muncul di Indonesia. Perwujudan bank dan bebas dari masalah mutlak diperlukan agar tidak mempengaruhi kestabilan ekonomi dan menjaga kepercayaan masayrakat terhadap dunia perbankan.

Disini Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah. Menurut beberapa kalangan peran BI disini kurang maksimal, karena selain banyaknya tugas yang harus dilakukan, dan juga karena beberapa factor lainnya.

Pemisahan BI dan OJK

Pemisahan disini bukan berarti tidak ada lagi BI. Yang ada adalah pembagian tugas antara BI dengan OJK.

Misalnya saja tugas fungsi pengawasan perbankan. Tugas yang dulu dipegang oleh BI, dengan adanya OJK tugas tersebut akan dipindah tangankan.

Dengan adanya OJK ini, diharapkan bisa lebih independen daripada BI. Karena salah satu masalah yang membuat BI kurang profesional dalam mengurusi lembaga keuangan adalah adanya intevensi dari pihak luar, dan diharapkan kondisi tersebut tidak ditemukan lagi.

Pasti akan terjadi beda pendapat antara BI dan OJK karena adanya peraturan yang tumpang tindih antara keduanya. Tetapi semua itu bisa berjalan dengan baik dan optimal bila adanya koordinasi antara BI dan OJK.

Karena Ada sekitar 40% dari negara di dunia yang berhasil memisahkan fungsi pengawasan dari bank sentralnya. Namun, tidak sedikit pula yang gagal dalam pengaturan pemisahan itu, salah satu contohnya adalah Inggris.

Intensitas Banjir Jakarta sebelum dan sesudah JOKOWI menjadi Gubernur DKI Jakarta

Intensitas Banjir Jakarta sebelum dan sesudah JOKOWI menjadi Gubernur DKI Jakarta

Hujan bagi sebagian orang adalah berkah. Namun, jika datangnya berlebih, apalagi dengan kondisi saluran air yang semrawut seperti di Jakarta, banjir adalah akibatnya.  Masih banyak yang harus dikerjakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) agar banjir tak terjadi di Jakarta, seperti normalisasi waduk, sungai dan pembuatan sumur resapan. Soal normalisasi ini pun tak hanya 'tinggal keruk'. Ada proses pembebasan lahan yang diakui Jokowi menjadi kendala. 

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2013, menimbulkan genangan air di sejumlah titik. Berdasarkan pantauan kawasan Tugu Tani, Kramat Raya, dan di dekat Megaria, Cikini, juga ikut terendam air ketika terjadi hujan deras. Semalam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo malah sengaja keluar dari kantornya saat hujan deras untuk melihat area yang terendam air. “Tadi saya lihat yang paling parah di sekitar Universitas Tarumanegara, Grogol,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Januari 2013.

Jokowi mengaku sudah memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan untuk membicarakan masalah itu. “Mungkin salurannya masih tersumbat sampah atau sedimen, biar bisa langsung dibersihkan,” katanya. Menurutnya, pembuatan sumur resapan di Jakarta juga belum banyak berpengaruh terhadap daya serap air Ibu Kota. “Baru juga dibuat 1.000, nanti kalau sudah ada satu atau dua juta sumur resapan, baru terasa manfaatnya,” ujar mantan Wali Kota Surakarta itu. Selain memperbaiki infrastruktur untuk mencegah banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan merekayasa cuaca untuk mengatur curah hujan di Jakarta. Jokowi menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk rekayasa cuaca itu mencapai Rp 18 miliar. Namun, dana dalam RAPBD 2014 itu belum ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta

Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara Fauzi Bowo dengan Joko Widodo yaitu :

1. Pada saat Fauzi Bowo menjadi Gubernur tahun 2009 pengerukan kali, sungai dan wadukmenggunakan tenaga manusia, makanya butuh waktu lama untuk mengerjakannya. 

2.    Pada tiga tahun pertama kepemimpinan Foke, menganggarkan 1, 677 T untuk membiayai Program penanggulangan banjir

3.     Tembusnya Kanal Banjir Timur (KBT) ke Laut. Dalam waktu 2 tahun, ia dapat membebaskan tanah 4.600 m² . KBT tembus ke Laut Jawa pada akhir 2009 , berfungsi sepajang 23,57 kilometer, dengan lebar bervariasi antara 100 -200 meter dan kedalaman 3,7 meter. KBT mampu mengatasi kawasan genangan air di Timur dan Utara Jakarta. Selain itu, data dari dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pada masa ini, Pemerintah DKI telah membebaskan 18 dari 78 kawasan genangan air, dan telah membebaskan 33 dari 106 genangan air di Jalan.

4.  Pada saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2013-2014, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.  Normalisasi sungai dianggap sangat penting karena penumpukan sampah di dasar sungai sudah melebihi  batas sehingga jika hujan tiba, banjir tidak dapat terhindarkan karena sungai tidak mampu lagi  menampung debit air yang terus bertambah. Jokowi juga berencana untuk membuat waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, Jawa Barat. Banyak warga Jakarta yang berasumsi bahwa bencana banjir yang melanda Ibu Kota merupakan "banjir kiriman" dari Bogor, Jawa Barat. Padahal, penyebabnya adalah ketidak displinan mereka yang sering membuang sampah sembarangan.

5.  Pembuatan sumur serapan sebanyak-banyaknya dari hulu hingga hilir. Diharapkan, hal ini berguna untuk mengurangi aliran air yang masuk ke Jakarta. Langkah selanjutnya adalah pembuatan sejumlah pompa air di Jakarta Utara dimaksudkan untuk mengurangi genangan air di Jakarta Utara.