ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI ( HUKUM DAGANG )

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

NAMA                                   : REGGY GIFFARI

KELAS                                  : 2EB10

NPM                                       : 252111933

POKOK BAHASAN             : HUTANG DAGANG

A.          Sejarah Hukum Dagang

Hukum dagang yang berlaku sekarang ini, belum merupakan yang asli lahir dan

dibuat oleh bangsa kita sendiri, tetapi warisan peninggalan bangsa Belanda dahulu. Hukum dagang kita masih merupakan terjemahan dari kitab undang-undang hukum dagang Belanda, dengan singkatan KUHD (KUH Dagang).

Adanya sejarah pertumbuhan hukum dagang ini telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa. Hal ini sesuai dengan terjadinya perkembangan kota-kota di Eropa barat, seperti kota Bizantium di Italia dan Prancis Selatan sebagai pusat perdagangan. Di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum yang disebut hukum dagang, di samping hukum romawi yang sudah ada. Kemudian sebagian kota di Prancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Pada abad ke-17 di Prancis dibuatlah kondifikasi dalam hukum dagang, yaitu oleh Louis XIV (1643-1715) telah membuat suatu ketentuan perdagangan pada tahun 1673 untuk kaum pedagang. Kemudian dibuat lagi ketentuan perdagangan melalui laut pada tahun 1681 yang mengatur hukum perdagangan laut untuk pedagang kota pelabuhan. Pada tahun 1807 di Prancis, atas dasar perintah Napoleon Bonaparte bahwa hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah Code de Commerce. Selain itu, disusun pula kitab lainnya, sepertiCode Civil des Prancis yang mengatur hukum sipil Prancis (hukum perdata Prancis), dan Code Penal yang mengatur hukum pidana. Ketiga buku tersebut dibawa ke negeri Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1809, Code de Commerce berlaku di negeri Belanda. Oleh karena itu, Belanda berhasil mengubah Code de Commerce menjadi Wetboek van Koophandel, karena pada waktu itu Belanda menjadi jajahan Prancis.

Pada tahun 1838, Code Civil dan Code de Commerce dinyatakan berlaku di negeri Belanda, padahal pemerintah Nederland mengharapkan adanya hukum dagang sendiri yang terdiri atas tiga buku sehingga atas usul inilah kemudian menjadi Wetboek Van Koophandel (WvK) yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838. Akhirnya berdasarkan asas konkordasi, yaitu asas yang sama menghendaki agar hukum dari suatu negara berlaku juga di negara lain (yang menjadi jajahannya) atas dasar pasal 131 IS. Mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 melalui beberapa perubahan, tambahan dan penyelarasannya untuk diberlakukan di Indonesia, yang disebut kitab undang-undang hukum dagang. Pada waktu itu, Wetboek van Koophendel hanya berlaku bagi Tionghoa dan orang asing lainnya,sedangklan bagi orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat, kecuali atas kehendak sendiri dapat menundukkan diri pada Wetboek van Koophendel. Bahkan, dasar-dasar dari hukum bisnis sangat tradisional sudah terlebih dahulu ada, baik dalam hukum adat, seperti hukum kontrak/perjanjian adat atau hukum jual beli rakyat Indonesia dengan para saudagar asing kala itu, seperti dengan saudagar-saudagar Portugis, Belanda, Arab, Hindustan, dan lain-lain (Munir Fuady, 2005:4).

Dalam dunia usaha perdagangan, berlaku empat macam sistem hukum, yaitu :

a.     Sistem hukum common law

b.     Sistem hukum civil law

c.      Sistem hukum Islam

d.     Sistem hukum adat

Sistem hukum common law berlaku di Amerika Serikat dan semua bekas negara jajahannya, termasuk negara islam/negara yang mayoritas penduduknya muslim (paling banyak penganutnya). Berbeda dengan sistem hukum civil law yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental dan semua bekas negara jajahannya, termasuk negara Islam/negara yang mayoritas penduduknya muslim, antara lain Indonesia. Adapun sistem hukum Islam, misalnya dalam kontrak berlaku dibeberapa negara Islam/negara mayoritas penduduknya muslim, berdampingan dengan sistem hukum common law dan civil law, contohnya penerbitan Sukuk di Malaysia memakai lembaga hukum “Trust” (sistem hukum common law), sedangkan penerbit Kafalah di Indonesia memakai ketentuan penjaminan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijke Wetboek). Sistem hukum adat semakin sempit yurisdiksinya kerena posisinya digantikan oleh hukum nasional.

Kitab undang-undang hukum dagang hanya turunan dari Wetboek van Koophandel Belanda yang dibuat atas dasar konkordansi pasal 131 Indische Staatsregeling. Pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia merdeka. Dengan kententuan pasal II aturan peralihan undang-undang dasar 1945 yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan bahwa segala lembaga dan peraturan hukum yang ada pada waktu itu (Wetboek van Koophendeldan lain-lainnya) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru menurut undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya era globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas, dalam dunia bisnis telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah negara. Dengan demikian, barang dan jasa yang dihasilkan suatu perusahaan yang ditawrkan, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri semakin bervariasi. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan perangkat hukum dagang yang memadai,baik berupa peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan yang tidak tertulis.

Dengan demikian, adanya hukum dagang di indonesia didukung oleh Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia sejak kabinet Presidentil tahun 1945 hingga Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004-2009, sampai saat ini dengan mengadakan reformasi dibidang hukum, ekonomi, politik dan lain lain.

Berlakunya hukum dagang

Perkembangan hukumdagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi.

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tentang kedaulatan

Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

B.     Pengertian Hukum Dagang

Pengertian hukum dagang menurut :

1. Ahmad Ihsan

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan / perniagaan.

2. Purwo Sucipto

Hukumperikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

3. CST. Kansil

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

4. Sunaryati Hartono

Hukum ekonomi, keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.

5. Munir Fuadi

Hukum Bisnis, suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

C.    Asas-Asas Hukum Dagang

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.

Pengertian Perusahaan, yaitu seorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya sendiri.

Sumber Hukum Dagang

1.      Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan.

2.      Kebiasaan

a.  Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan

b. Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak   secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu.

3.      Yurisprudensi

4.      Traktat

5.      Doktrin

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan

a.       KUHD

b.      KUHS

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi. Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini tidak pada tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan “dagang” bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Perkumpulan-Perkumpulan Dagang

v  Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas namakan persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan suatu pribadi hukum atau badan hukum.

v  Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan.

v  Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/ berdiri dibelakang layar)

v  Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut.

¨      Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/ pemegang saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil.

¨      PT harus didirikan dngan suatu akte notaris

¨      PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham.

¨      PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan pada pesero atau pengurusnya.

¨      Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tesebutmenderita rugi melebihi 75% dari jumlah modalnya.

v  Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan

Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :

a)      Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.

b)      Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia

c)      Dalam UU no. 79 tahun 1958

¨      Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih oleh orang lain.

¨      Berasaskan gotong royong

¨      Merupakan badan hukum

¨      Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi.

v  Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)

a.       Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969)

b.      Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419)

c.       Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)

Bentuk – Bentuk Badan Usaha

Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Di Indonesia kita mengenal 3 macam bentuk baan yaitu :

§  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

§  Badan Usaha Milik Swasta

§  Koperasi

Ø  Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)

BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

BUMN digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :

1.      Berbentuk Persero

Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham. Sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian lagi dimilik oleh pihak swasta dan luar negeri. tunduk pada

2.      Berbentuk Perjan

Perusahaan ini bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan.

3. Berbentuk Perum

Perusahaan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan.

Ø  Badan Usaha Milik Swasta

Bentuk badan usaha ini adalah badan usaha yang pemiliknya sepenuhnya berada ditangan individu atau swasta. Yang bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga ukuran keberhasilannyajuga dari banyaknyakeuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Perusahaan ini sebenarnya tidakalah selalu bermotif mencari keuntungan semata tetapi ada juga yang tidak bermotif mencari keuntungan. Contoh : perusahan swasta yang bermotif nir-laba yaitu Rumah Sakit, Sekolahan, Akademik, dll.

Bentuk badan usaha ini dapat dibagi kedalam beberapa macam :

A.    Perseorangan

Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang paling sederhana, dimana dalam hal ini tidak terdapat pembedaan pemilikan antara hal milik pribadi dengan milik perusahaan. Harta benda yang merupakan kekayaan pribadi sekaligus juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang – utang dari perusahaan itu.

Bentuk badan usaha semacam ini pada umumnya terjadi pada perusahaan – perusahaan kecil, misalnya bengkel kecil, toko pengecer kecil, kerajinan, serta jasa dll.

B.     Firma

Bentuk ini merupakan perserikatan atau kongsi ataupun persatuan dari beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan usaha bersama. Perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang dan pimpin atau dikelola oleh beberapa orang pula. Tujuan perserikatan ini adalahuntuk menjadikan usahanya menjadi lebih besar dan lebih kuat dalam permodalannya.

Bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan bentuk Perseorangan, akan tetapi karena Firma ini adalah gabungan dari beberapa usaha perseorangan maka kontinuitas akan lebih lama, kemampuan permodalannya akan lebih menjadi besar. Akan tetapi tidak jarang dengan bergabungnya dua orang pengusaha itu justru mengakibatkan perselisihan yang kadang – kadang usahanya menjadi tak terkontrol dengan baik karena sering terjadi konflik antar keduanya.

C.     Perserikatan Komanditer (CV)

Bentuk ini banyak dilakukan untuk mempertahankan kebaikan – kebaikan dari bentuk perseorangan yang memberikan kebebasan dan penguasaan penuh bagi pemiliknya atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahan. Disamping itu untuk menghilangkan atau mengurangi kejelekan dalam hal keterbatasan modal yang dimilikinya maka diadakanlah penyertaan modal dari para anggota yang tidak ikut aktif mengelola bisnisnya, yang hanya menyertakaan modalnya saja dalam bisnis itu.

D.    Perseroan Terbartas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang banyak dipilih, terutama untuk bisnis – bisnis yang besar. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya kedalam bisnis tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan itu. Dengan membeli saham suatu perusahaan masyarakat akan menjadi ikut serta memiliki perusahaan itu atau dengan kata lain mereka menjadi Pemilik Perusahaan tersebut. Atas pemilikan saham itu maka mereka para pemegng saham itu lalu berhak memperoleh pembagian laba atau Deviden dari perusahaan tersebut.

E.     Yayasan

Yayasan adalah bentuk organisasi wasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatanyang tidak berorientasipada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan, Yayasan yang mengelola Sekolahan Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll.

Ø  Koperasi

Suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan.

Jenis Koperasi menurut fungsinya

§  Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

§  Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

§  Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

§  Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :

a)       Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.

b)       Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia

c)       Dalam UU no. 79 tahun 1958

Daftar Pustaka

http://kubuskecil.blogspot.com/  

http://syarif89.wordpress.com/

http://vanplur.wordpress.com/

CERITA MAHASISWA ABSURD 1

ENAM LAKI LAKI

Pagi indah ditemani secangkir kopi, ditambah alunan lagu Reggae yang membuat semakin terasa sangat nikmat. Kusapa sinar mentari yang sudah beranjak dari tidurnya, “Selamat pagi mentari, semoga kau tidak beranjak dari tempat mu sekarang,”

      Suasana dipuncak yang  nyaman, udara yang sejuk yang tidak seperti dikota yang penuh polusi. Aku bersama 6 teman lelaki ku. Dipagi yang cerah ini kami ingin berenang walaupun dingin, tetapi tetap kami laksanakan.

      “Wow berenang dipagi hari sepertinya nikmat sekali,”ujarku diruang tamu bersama ke5 temanku.

Temanku Ali berkata “lebih asik lagi kalau kita berenang ditemani gadis gadis,”

Utas dan hokop pun menjawabnya dengan bersamaan “ NAH benar itu li, lu punya kontak gadis gadis yang asik buat dibawa kesini,”

Ali menjawab “ada banyak nih, mau yang ukuran apaan? Hahaha,”

      “Li gua mau yang ukuran 3x4 dong ada gak,” seru aku dengan tertawa

        “gua yang enak aja li, asal goyangan nya yahut, oke!”

         “Apaan 3x4 lu kira mau ngisi KRS pake foto 3x4”saut hokop.

       Saat itu ada temanku satu orang yang tidak mau ikutan yaitu jaka. Jaka orang yang BISA dibilang alim dari kami berenam. Jaka pun ternyata tidak bisa berenang, makanya dia tidak mau ikutan.

       Tapi jaka pun berkata “dosa eh dosa astagfirullah, gua ngeliatin aja dah, sama videoin yah.”

       “HAHAHAHAHA,” tertawa kami berlima.

      Saat itu ali sedang menghubungi gadis yang bisa diajak kevila untuk berenang bersama, tetapi ali tidak memberi tau seperti apa gadis itu. Dia cuma mengatakan “gadis ini cewek berambut panjang, dan wow ajib.”

       Aku, hokop ,utas, tio, dan jaka pun penasaran seperti apa gadis itu.

      “tenang 30menit juga dateng ko, celana pada longgarin aja dulu,” ujar ali.

         Setelah 30menit berlalu, ada suara dari luar pintu seperti ada yang memanggil. “permisi ada orang didalam,” kata gadis yang ali hubungi tadi.

        Kami berenam menjawab “iya ada, silahkan masuk , pintu nya gak dikunci ko”

      Pintu pun dibuka oleh gadis itu, dia masuk kedalam dan kami pun berkata................................................

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

 1.  ALI                                                            (20211592)

  2.  HOKKOP PARLIAN SITOMPUL         (23211400)

 3.  MUHAMMAD ZAKARIA                      (29211361)

 4.    MUKHLASIN                                           (25211028)

 5.   REGGY GIFFARI                                    (25211933)

       

       Nama Usaha              : Klinik H@MIA

Alamat                       : Jl. Pedurenan 3 No. 68 Rt 03 Rw 01 Desa Pedurenan

       Tanggal Pendirian       : 10 Oktober 2003

Izin Usaha                 :  No.445.9/1040-2/Dr/Diskes/2010

Akta Notaris             : No . 1 Tanggal 24 Nopember 1999

       Penanggung Jawab    : Rohman Anda Rosmala

Praktek Dokter Umum

Dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya, dokter diperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

Sejarah Klinik H@MIA

Yang melatar belakangi terciptanya klinik ini adalah adanya tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dengan berdirinya klinik ini diharapkan mengurangi beban masyarakat terhadap kerugian ekonomi yang dikaitkan dengan pelayanan kesehatan. 

Tujuan utama didirikannya Klinik H@MIA yaitu untuk membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja produktif yang belum bekerja dan dalam bidang-bidang lainnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. Pada awal berdirinya Klinik H@MIA hanya melayani masyarakat disekitar lokasi Klinik H@MIA, namun untuk mencapai tujuan tersebut itu dirasa kurang memadai apabila bersifat lokal. Sehingga Klinik H@MIA terus menjalin kerjasama dengan perusahaan- perusahaan, sekolah-sekolah, Asuransi Pemerintah, Asuransi Swasta dan masyarakat disekitar wilayah Klinik H@MIA yang makin lama makin jauh jangkauannya.

Klinik H@MIA adalah Sebuah bentuk usaha Unit Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Didirikan pada tanggal tanggal 10 Oktober 2003 dengan sasaran utama adalah wilayah Desa Pedurenan Kecamatan Gunungsindur Bogor. Berdasarkan pada :

- Akte Notaris

No . 1 Tanggal 24 Nopember 1999 

- Izin Dinas

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bogor No.445.9/1040-2/Dr/Diskes/2010

- Yang berkedudukan di :

 Jalan Pedurenan 3No. 68 Rt 03 Rw 01 Desa Pedurenan Kecamatan Gunungsindur – Bogor 16340 Telp. (0251) 8600023

Penanggung Jawab: Rohman Anda Rosmala

Jam Praktek Klinik H@MIA

Pagi      : 06:00 s.d 09:30

Sore     : 16:00 s.d 21:00

Seiring berjalannya waktu Klinik ini akhirnya buka jam praktek 12 jam sampai sekarang.

Visi dan Misi Klinik H@MIA

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Untuk mencapai “ Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas melalui jalur kesehatan“ yang diutamakan adalah menciptakan pengertian dan kesadaran Pemeliharaan kesehatan sejak dini, yang akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kuantitas yang akan dicapai.

2. Memberikan Solusi dalam masalah kesehatan

Klinik H@MIA berusaha mengantisipasi kendala kendala yang muncul dan menghambat kebutuhan kesehatan Sumber Daya Manusia serta memberikan suatu solusi dalam mencapai derajat kesehatan yang layak Bagi Masyarakat dan Karyawan.

3. Meringankan Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Program yang berhubungan dengan Resiko Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat dan perusahaan, dimana masyarakat dan perusahaan memperhatikan biaya kesehatan dengan biaya tetap dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara profesional sehingga dapat meringankan biaya kesehatan.

4. Memberikan Jaminan Kesehatan Yang Memuaskan

Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan ini Klinik H@MIA membuat program program kesehatan yang didukung oleh tenaga medis yang mempunyai dedikasi, personalitas dan profesionalisme tinggi dalam bidangnya masing masing sehingga konsumen mendapatkan jaminan kesehatan yang memuaskan.

MOTTO KLINIK H@MIA

“ KEPUASAN ANDA ADALAH HARAPAN KAMI “

“KESEMBUHAN ANDA ADALAH KEPUASAN KAMI “

1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atau AKTA Tanah

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun tempat usaha yang dapat diterbitkan jika rencana bangunan dinilai telah memenuhi ketentuan yang meliputi aspek pertahanan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan. Di dalam membuka usahanya praktek klinik H@MIA menggunakan bangunan yang sudah ada ( rumah sendiri ), jadi klinik H@MIA disini tidak menggunakan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) tetapi menggunakan AKTA Tanah.

Surat  Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB 

2. Surat Izin Praktik Dokter

            Surat izin praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sebelumnya para pemohon SIP harus mendapatkan Surat tanda registrasi dokter karena dalam salah satu syarat untuk mendapatakn SIP adalah STR itu sendiri. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan yang telah diregistrasi.

Disamping ketentuan persyaratan perizinan bagi dokter, peraturan perundang-undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan/menandatangani STR dan SIP tersebut. Untuk pelayanan STR, dikarenakan konsep pelayanan STRnya dilakukan secara sentralisasi, hanya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya.

3. Permohonan Izin Mendirikan Balai Pengobatan

Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.

Prosedur untuk mendapatkan perizinan:

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas 
2. Kesehatan Sleman dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Permohonan yang telah lengkap syarat-syaratnya diterima oleh Dinas Kesehatan, pemohon menerima tanda terima berkas permohonan.
4. Verifikasi data-data permohonan dan syarat oleh Dinas Kesehatan.
5. Survei lapangan
6. Pemrosesan Izin dan pembuatan slip pembayaran.
7. Pemohon membayarkan retribusi dan mengambil surat izin di Dinas Kesehatan. 

4. Surat Keterangan  untuk melaksanakan operasional sebagai Balai Pengobatan

                 Surat keterangan untuk melaksanakan operasional Balai Pengobatan dapat di peroleh dari   Dinas Kesehatan setempat.

Proses untuk mendapat Surat Keterangan melaksanakan operasional sebagai Balai Pengobatan yaitu:

1. Melapor ke Dinas Kesehatan Kota setempat utuk mendapat surat bukti lapor

2. Melapor ke kepala puskesmas wilayah kerja yang bersangkutan untuk mendapat surat rekomendasi dari kepala puskesmas

3. Melapor ke IDI setempat untuk daftar sebagai anggota IDI dan untuk mendapatkan

surat rekomendasi dari organisasi profesi, yakni IDI

4. Setelah surat rekomendasi dari IDI keluar, seluruh berkas diajukan ke BPPT untuk

mendapatkan SIP

5. Setelah mendapat SIP, TS bisa langsung buka praktek

Setelah dapat rekomendasi dari puskesmas dan IDI setempat, berikut berkas-berkas yang harus disiapin untuk diserahkan ke BPPT:

1. Photo copy ijazah terakhir

2. Photo copy KTP setempat yang masih berlaku

3. Photo copy Surat Tanda Registrasi (STR)

4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas setempat

5. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi tempat domisili tenaga medis yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dan keterampilan klinis dalam bidang profesi yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya. Dalam hal keanggotaan organisasi profesi bukan berdasarkan domisili, maka pemberian rekomendasi oleh organisasi profesi disesuaikan dengan ketentuan organisasi profesi yang bersangkutan.

6. Surat pengantar dari organisasi profesi dimana tenaga medis melakukan praktek

7. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 2 x 3 sebanyak 2 (dua)lembar

8. Map snelhekter plastik warna kuning sebanyak 1 (satu) buah

5. Surat pernyatan tidak keberatan dari lingkungan setempat

          Surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan. Izin lingkungan adalah izin pada ketua RT, tembusannya dapat diurus ke ketua RW dan pejabat kelurahan setempat.

6. Daftar Ketenagaan

           Di praktek kedokteran ini terdapat struktur organisasi / daftar ketenagaan. Ketenagaan organisasi dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan jumlah setiap individu. Jenis ketenagaan organisasi berdasarkan keperawatan adalah suatu profesi yang mandiri bagi setiap mereka yang mendalaminya.

  

Photoshoot

bunga di depan rumah

Photoshoot Bandung

photoshoot dibandung pagi hari